Sebagaimana diketahui bahwa dalam tata Hukum Indonesia, terdapat 3 (tiga) kelompok Hukum yaitu :
1. Hukum Perdata
Menurut MG. Lemaire, struktur Hukum Perdata dapat dijelaskan sebagai berikut :
Perjanjian Perburuhan
Perjanjian Perburuhan adalah perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikat diri untuk bekerja pada orang lain (majikan) selama waktu tertentu dengan menerima upah, dan majikan mengikat diri untuk mempekerjakan buruh dengan memberi upah.
Posted on 18.5.13
Ruang Lingkup Hukum Perburuhan Menurut Teori Gebiedsleer
Ruang Lingkup Hukum Perburuhan menurut Teori Gebiedseleer. Teori Gebiedsleer yang dikemukanan oleh JHA. Logemann dapat dijadikan dasar untuk memberikan batasan ruang lingkup berlakunya Hukum Perburuhan. Menurut JHA. Logemann, “Lingkup laku berlakunya suatu hukum adalah suatu keadaan / bidang dimana keadah hukum itu berlaku”.
Posted on 17.5.13
Zaman Kuli Tempo Doloe
Zaman Kuli Tempo Dulu. Pada tahun 1880 ada sebuah peraturan yang dikeluarkan. Orang – orang yang bekerja itu disebut sebagai “koeli” (baca kuli) dan ini tertuang dalam “Koeli Ordonnantie”. Mula – mula peraturan dengan sebutan “koeli” itu berlaku untuk Sumatera Timur, tetapi kemudian diberlakukan untuk berbagai daerah lainnya. Istilah pekerja tidak dikenal yang populer waktu itu ialah istilah koeli untuk orang – orang yang mengerjakan pekerjaan kasar (yang lebih banyak menggunakan tenaga).
Posted on 16.5.13
Penghapusan Kerja Rodi di Indonesia
Penghapusan kerja rodi di Indonesia berlangsung ratusan tahun, yaitu berlangsung sampai pada tahun 1880 – an. Kepada penduduk baru pemerintah meberi kesempatan untuk tidak bekerja rodi namun sebagai gantinya harus membayar semacam pajak yang disebut pajak rodi dalam bahasa Belanda “ hoofdgeld “.
Posted on 15.5.13
Pekerjaan Rodi dan Jenisnya
Pekerjaan Rodi dan Jenisnya. Baik pada zaman perbudakan, sampai kejaman perhambaan, ada suatu pekerjaan namanya RODI. Rodi pada zaman penjajahan Belanda dikerjakan laki – laki secara serentak. Ditinjau dari aspek sejarah perkembangan Indonesia pekerjaan Rodi dan jenisnya adalah sebagai berikut :
Posted on 14.5.13
Peraturan Penghapusan Budak di Indonesia
Peraturan Penghapusan Budak di Indonesia. Proses untuk penghapusan budak di Indonesia di zaman Pemerintah Hindia Belanda dahulu itu memakan waktu cukup lama. Andai kata ketentuan – ketentuan yang dikeluarkan pada tahun 1825 itu telah mengarah pada “ Merdeka “ budak, maka baru pada tahun 1854 atau 29 tahun kemudian dikeluarkan regeringsreglement yang dengan tegas menyatakan “ paling lambat tanggal 1 Januari 1860 perbudakan di seluruh Indonesia dihapuskan “.
Posted on 13.5.13